Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDUBpTv5Gif8jXaPKiAonaxLK2baTQpZxykxgaKGhMg4-ZmDm1uK06Rj0by8Z9kgtS6Ob4EzvC4B5GM2zxjeqbIIv-4yeMRRq2kkqT5lS4if7YGYNbUn5XUJSDTe4QlUMOO8K9lytX7WM/s72-c/Hukum+Acara+Pidana+Surat-Surat+Resmi+Di+Pengadilan+Oleh+Advokat.JPG
Keterangan:
Penerbit Djambatan
Penulis Luhut M. P. Pangaribuan
ISBN 10: 9794284696
ISBN 13: 9789794284698
Publisher: Djambatan
Publication Date: 2002
Rp.
Rp. 50.000,-
Pembahasan Dalam Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat
Pedoman dan contoh-contoh surat pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. Antara lain dibahas sistem peradilan di Indonesia, praperadilan, keberatan atau eksepsi, pembelaan (pledoi) dan duplik, upaya hukum banding-kasasi dan peninjauan kembali serta rangkuman dari seluruh uraian.Daftar Isi Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat
BAB I SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIAA. Pengantar
B. Sepuluh asas peradilan pidana
C. Proses peradilan pidana
1. Proses peradilan pidana penjara perjalanan orang bebas menjadi terpidana
2. Proses peradilan pidana dilihat dari substansi
D. Advokat sebagai profesi dan penegak hukum dalam system peradilan pidana
1. Advokat sebagai penegak hukum
2. Tanggungjawab profesi hukum
2.1. Profesi
2.2. Tanggungjawab profesi
2.3. Moral
2.4. Etika
2.5. Etika
2.6. Rahasia jabatan dan imunitas profesi (professional immunitas)
2.7. Conflict of interest
2.8. Majelis kehormatan
2.9. Organisasi profesi
3. Abraham Lincoln tentang advokat:”bertekadlah untuk jujur’’
E. Contempof court
BAB II PRAPERADILAN
A. Pengantar
B. Pengertian peradilan dalam KUHAP
C. Praperadilan :proses pidana ,perdata,atau administrasi
D. Bentuk surat resmi permintaan pemeriksaan peradilan
BAB III KEBERATAN (EKSEPSI)
A. Pengantar
B. Keberatan (Ekspresi)
1. Ekspresi kewenangan (kompetensi) relative
2. Ekspresi kewenangan (kompetensi) Absolute
3. Ekspresi surat dakwaan tidak dapat di terima
4. Ekspresi surat dkwaan obscurum libellum
C. Bentuk surat resmi eksepsi
BAB IV PEMBELAAN (PLEDOI)DAN DUPLIK
A. Pengantar
B. Pengertian upaya hukum
C. Dasar hukum pledoi
D. Bentuk surat resmi pledoi
E. Pengertian duplik
F. Bentuk surat resmi duplik
BAB V UPAYA HUKUM :BANDING, KASASI , DAN PENINJAUAN KEMBALI
A. Penganatar
B. Pengertian upaya hukum
C. Bentuk bentuk upaya hukum
1. Upaya hukum biasa: bvanding dan kasasi
2. Upaya hukum luar biasa : peninjauan kembali (PK)
D. Bentuk surat resmi dalam upaya hukum
1. Memori banding
2. Memori kasasi
3. Peninjauan kembali
BAB VI MENUJU PENGADILAN PENGAYOMAN : SATU CATATAN UNTUK PEMBARUAN
A. Pengantar
B. System peradilan Indonesia
1. Susunan (struktur) kelembagan peradilan dan kewenanganya
1.1. MA dan MK : puncak peradilan Indonesia
1.2. Lingkungan peradilan umum
1.3. Lingkungan peradilan agama
1.4. Lingkungan peradilan militer
1.5. Lingkungnan peradilan tata usaha Negara
1.6. Badan badan kekuasaan kehakiman terkait
2. Konsep dan asas – asas
2.1. Hukum
2.2. Pengadilan
2.3. Hakim
2.4. Putusan
3. Prosedur dan mekanisme peradilan
C. Permasalahan peradilan
D. Dekonsetrasi kekuasaan dan otonomi daerah
E. Sepuluh usulan untuk pembaruan peradilan pidana
Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat, Kami dapat melayani pembelian secara partai dan satuan, hubungi sales support kami untuk menanyakan stock dan order. Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 6/27/2014 11:44:00 PM
Post a Comment